newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 13 September 2026 – Para pemimpin negara BRICS berkumpul di New Delhi, India, dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 yang berlangsung pada 12–13 September 2026. Pertemuan kali ini berlangsung di tengah situasi geopolitik yang jauh lebih rumit karena konflik di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, ketegangan perdagangan, serta persaingan Amerika Serikat dan China terus membayangi hubungan internasional. India sebagai tuan rumah berupaya menjadikan pertemuan tersebut sebagai momentum memperkuat kerja sama negara-negara Global South sekaligus menjaga BRICS tetap menjadi forum yang mampu menjembatani perbedaan. Sejumlah pemimpin penting hadir, termasuk Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Kehadiran mereka membuat New Delhi menjadi salah satu pusat diplomasi global sepanjang akhir pekan ini. Tantangan terbesar BRICS bukan hanya menghasilkan kesepakatan ekonomi, tetapi membuktikan bahwa kelompok yang semakin besar tersebut masih mampu membangun konsensus di tengah kepentingan anggotanya yang berbeda.
BRICS telah berkembang jauh dibandingkan ketika kelompok tersebut hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Perluasan keanggotaan membuat pengaruh ekonomi dan politiknya semakin besar sekaligus membawa kepentingan nasional yang jauh lebih beragam ke dalam satu forum. Negara seperti Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab kini menjadi bagian dari struktur BRICS yang lebih luas. Perluasan tersebut memperkuat ambisi kelompok untuk meningkatkan suara negara berkembang dalam tata kelola global dan mendorong sistem internasional yang lebih multipolar. Namun, semakin banyak anggota juga berarti semakin sulit mencari posisi bersama ketika muncul konflik yang secara langsung melibatkan atau memengaruhi beberapa negara anggota. Perbedaan hubungan dengan Amerika Serikat, Eropa, Rusia, China, maupun kekuatan regional membuat BRICS harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kekompakan.
Konflik di Timur Tengah menjadi salah satu ujian paling berat dalam pertemuan tahun ini. Iran merupakan anggota BRICS, sementara negara anggota lainnya mempunyai hubungan keamanan, ekonomi, dan diplomatik yang berbeda-beda dengan Washington maupun negara-negara di kawasan tersebut. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran telah memberikan dampak terhadap perdagangan energi, jalur pelayaran, dan stabilitas ekonomi global. Kondisi itu membuat penyusunan posisi bersama menjadi sensitif karena setiap negara berusaha mempertahankan kepentingan strategisnya masing-masing. Para perunding bahkan telah bekerja sebelum pertemuan pemimpin dimulai untuk menjembatani perbedaan pandangan mengenai rumusan konflik tersebut. Pada akhirnya, para anggota berhasil mengadopsi deklarasi bersama yang menyampaikan keprihatinan serius terhadap eskalasi kekerasan dan menyerukan pengendalian diri serta penyelesaian melalui jalur diplomasi.
Perang Rusia dan Ukraina juga tetap menjadi latar penting KTT BRICS karena Rusia merupakan salah satu pendiri sekaligus kekuatan utama dalam kelompok tersebut. Negara-negara anggota BRICS selama ini tidak mempunyai posisi yang sepenuhnya identik mengenai perang tersebut, terutama terkait hubungan mereka dengan Moskow maupun negara-negara Barat. India mempertahankan hubungan strategis dan ekonomi yang kuat dengan Rusia sambil tetap menjalin kemitraan dengan Amerika Serikat serta Eropa. China juga mempunyai hubungan erat dengan Rusia, sementara negara anggota lainnya berusaha menjaga ruang diplomatik agar tidak terseret terlalu jauh ke dalam rivalitas kekuatan besar. Situasi tersebut menunjukkan bahwa BRICS bukan aliansi politik atau militer dengan kebijakan luar negeri tunggal. Kemampuan mempertahankan kerja sama meskipun mempunyai pandangan berbeda justru menjadi salah satu ujian utama bagi keberlanjutan kelompok tersebut.
Persaingan India dan China turut menjadi perhatian karena kedua negara merupakan kekuatan ekonomi terbesar di BRICS sekaligus mempunyai sejarah ketegangan perbatasan. KTT New Delhi menjadi semakin penting setelah Xi Jinping kembali mengunjungi India untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun. Perdana Menteri Narendra Modi dan Xi memanfaatkan momentum pertemuan untuk melakukan pembicaraan bilateral dan mendorong stabilisasi hubungan kedua negara. Keduanya menekankan pentingnya melihat India dan China sebagai mitra, bukan rival, sekaligus melanjutkan upaya penyelesaian persoalan perbatasan secara adil dan dapat diterima kedua pihak. Hubungan ekonomi, perdagangan, serta interaksi antarmasyarakat juga menjadi bagian dari agenda pembicaraan. Meski demikian, persoalan perbatasan, ketidakseimbangan perdagangan, dan persaingan strategis tetap menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
India sendiri berusaha mempertahankan BRICS sebagai forum kerja sama yang tidak diarahkan menjadi blok anti-Barat. New Delhi memiliki hubungan dekat dengan Rusia sekaligus membangun kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan negara-negara lainnya. Posisi tersebut berbeda dengan pendekatan sebagian anggota yang lebih terbuka melihat BRICS sebagai penyeimbang dominasi Barat dalam sistem internasional. Modi menekankan bahwa BRICS tidak dibangun untuk melawan pihak tertentu, melainkan menjadi wadah untuk meningkatkan representasi dan kepentingan negara berkembang. Pendekatan tersebut penting bagi India karena New Delhi ingin mempertahankan otonomi strategis tanpa harus memilih salah satu kubu dalam persaingan global. Perbedaan orientasi inilah yang membuat arah politik BRICS terus menjadi bahan perdebatan meskipun anggotanya sepakat memperkuat kerja sama ekonomi.
Reformasi tata kelola global menjadi agenda lain yang mendapat perhatian besar dalam KTT. India mendorong agar negara-negara Global South tidak hanya menjadi penerima aturan yang dibuat kekuatan tradisional, tetapi memperoleh ruang lebih besar untuk ikut menentukan kebijakan internasional. Modi menyerukan perubahan struktur global yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi dan politik dunia saat ini. Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta lembaga keuangan internasional menjadi bagian dari tuntutan tersebut. BRICS juga terus mendorong penguatan perdagangan, investasi, teknologi, serta mekanisme kerja sama ekonomi di antara negara anggotanya. Semakin besarnya kontribusi negara berkembang terhadap perekonomian dunia menjadi argumen utama bahwa representasi mereka dalam lembaga internasional juga perlu diperkuat.
Persoalan perdagangan dan penggunaan sanksi ekonomi turut masuk dalam pembahasan karena beberapa anggota BRICS menghadapi pembatasan dari negara Barat. Rusia dan Iran menjadi contoh paling jelas, sementara persaingan ekonomi Amerika Serikat dan China memberikan dimensi tambahan terhadap hubungan perdagangan global. Deklarasi BRICS menyampaikan kekhawatiran terhadap langkah tarif maupun non-tarif unilateral yang dinilai dapat mengganggu perdagangan internasional. Sejumlah anggota juga terus mendorong penggunaan mata uang nasional dalam transaksi lintas negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan yang didominasi Barat. Namun, tingkat kesiapan dan kepentingan masing-masing anggota terhadap agenda tersebut tidak selalu sama. Perbedaan itu menunjukkan bahwa ambisi ekonomi BRICS masih harus diterjemahkan menjadi mekanisme konkret yang dapat diterapkan oleh negara dengan struktur perekonomian berbeda.
Bagi Indonesia, perkembangan BRICS memiliki arti strategis karena keanggotaan memberikan ruang tambahan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam pembentukan tata ekonomi dan politik internasional. Kehadiran Indonesia juga menambah bobot Asia Tenggara dalam kelompok yang semakin luas tersebut. Pada saat bersamaan, Indonesia memiliki kepentingan mempertahankan hubungan konstruktif dengan berbagai kekuatan besar dan tidak menjadikan keanggotaan BRICS sebagai hambatan terhadap kerja sama dengan mitra lainnya. Karakter BRICS yang tidak mengharuskan seluruh anggota mempunyai kebijakan luar negeri identik memberikan ruang untuk menjalankan pendekatan tersebut. Namun, semakin tajamnya rivalitas global membuat keseimbangan diplomatik negara anggota akan terus diuji. Efektivitas BRICS pada akhirnya akan bergantung pada kemampuannya menghasilkan kerja sama konkret tanpa memaksakan keseragaman posisi terhadap seluruh persoalan geopolitik.
KTT di New Delhi memperlihatkan bahwa kekuatan sekaligus kelemahan BRICS berasal dari keberagamannya. Kelompok tersebut berhasil mempertemukan negara dengan sistem politik, kepentingan ekonomi, hubungan strategis, dan orientasi diplomatik yang sangat berbeda dalam satu forum. Kesepakatan terhadap deklarasi bersama menunjukkan konsensus masih dapat dibangun meskipun perang dan rivalitas memberikan tekanan besar terhadap hubungan antaranggota. Namun, perbedaan mengenai konflik global, hubungan dengan Barat, penggunaan sanksi, hingga arah masa depan BRICS tidak otomatis menghilang setelah pertemuan selesai. India berusaha menggunakan kepemimpinannya untuk menjaga kelompok tetap berorientasi pada pembangunan, reformasi tata kelola global, dan kepentingan Global South. Kemampuan mempertahankan keseimbangan antara ambisi bersama dan kepentingan nasional masing-masing anggota akan menentukan seberapa besar pengaruh BRICS dalam membentuk tatanan dunia yang semakin multipolar.
