Jakarta, 20 September 2026 – Sejumlah peristiwa politik dan pemerintahan mewarnai perkembangan nasional sepanjang sepekan terakhir. Kedatangan kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi yang akan menjadi kapal induk pertama Indonesia menjadi salah satu perhatian utama di sektor pertahanan. Pemerintah juga membahas pengaturan penggunaan sound horeg, sementara DPR mengungkap peningkatan anggaran kebencanaan. Dari Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto melakukan perubahan pada jajaran Kabinet Merah Putih dengan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melanjutkan pengelolaan kebijakan fiskal pemerintah hingga akhir masa jabatan 2024–2029.
Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tiba di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 18 September 2026. Kapal tersebut sebelumnya berangkat dari Italia pada 24 Agustus dan menjalani perjalanan panjang menuju Indonesia dengan pengawalan kapal perang Angkatan Laut Italia. Setelah memasuki wilayah perairan Indonesia, Giuseppe Garibaldi disambut dan dikawal dua kapal perang TNI AL, yakni KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321. Kedatangan kapal tersebut menandai tahapan penting dalam penguatan alat utama sistem persenjataan TNI AL. Kapal itu juga diproyeksikan mendukung berbagai operasi militer selain perang, termasuk misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
TNI AL kemudian memastikan kapal yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi tersebut akan menggunakan nama KRI Sriwijaya setelah resmi memperkuat armada Indonesia. Nama itu menggantikan rencana sebelumnya yang sempat menyebut kapal tersebut sebagai KRI Gajah Mada. Kehadiran KRI Sriwijaya akan mencatat sejarah karena menjadi kapal induk pertama dalam jajaran TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali mengatakan kapal tersebut dapat digunakan dalam operasi militer selain perang apabila dibutuhkan pemerintah. Salah satu kemungkinan pemanfaatannya adalah membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan dukungan kemampuan penerbangan yang dimiliki kapal. Kehadirannya juga menjadi bagian dari modernisasi Sistem Senjata Armada Terpadu TNI AL.
Peristiwa politik lain selama sepekan datang dari pembahasan mengenai penggunaan sound horeg. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penyusunan regulasi bersama sejumlah instansi terkait. Pembahasan melibatkan antara lain Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama karena penggunaan pengeras suara berkekuatan besar bersinggungan dengan aspek ketertiban, kesehatan, dan kegiatan masyarakat. Salah satu hal yang akan dikaji adalah batas tingkat kebisingan atau desibel yang diperbolehkan. Pemerintah juga mempertimbangkan bentuk regulasi yang dapat digunakan untuk mengatur penggunaan perangkat tersebut. Pembahasan dilakukan agar ketentuan yang diterapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mempertimbangkan dampak kebisingan.
Dari parlemen, Badan Anggaran DPR mengungkap adanya peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan bencana. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut anggaran kebencanaan dinaikkan menjadi Rp1,1 triliun setelah adanya arahan Presiden Prabowo Subianto. Nilai tersebut meningkat dibandingkan anggaran kebencanaan 2026 yang disebut sebesar Rp494 miliar. Selain alokasi itu, pemerintah menyiapkan dana on call sekitar Rp256 miliar dan Dana Siap Pakai sebesar Rp5 triliun. Pemerintah juga memiliki skema pooling insurance senilai Rp14 triliun sebagai bagian dari instrumen pembiayaan risiko bencana. Penambahan anggaran menjadi relevan di tengah kebutuhan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di sejumlah wilayah Indonesia.
Perubahan penting di pemerintahan terjadi pada Senin, 14 September 2026, ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan akan menjalankan jabatan untuk sisa masa kerja Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan. Upacara pengambilan sumpah berlangsung di Istana Negara dengan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta sejumlah pejabat tinggi negara turut menghadiri prosesi tersebut.
Suahasil bukan figur baru dalam pengelolaan keuangan negara karena sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Serah terima jabatan dari Purbaya kepada Suahasil kemudian dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan pada Selasa, 15 September. Dalam proses tersebut, Purbaya menyerahkan laporan kinerja selama masa jabatannya kepada penggantinya. Suahasil kemudian menekankan kesinambungan pengelolaan APBN serta pentingnya memastikan anggaran negara menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pada konferensi pers pertamanya setelah menjadi menteri, ia juga mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto. Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit 3 persen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pergantian Menteri Keuangan berlangsung ketika pemerintah sedang menghadapi agenda fiskal yang padat, termasuk pelaksanaan APBN 2026 dan pembahasan anggaran tahun berikutnya. Suahasil menyatakan efisiensi anggaran tidak semata-mata berarti memangkas belanja, tetapi memastikan penggunaan dana negara menghasilkan manfaat yang lebih besar. Hingga Agustus 2026, defisit anggaran tercatat sekitar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah juga menghadapi kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas sekaligus menjaga disiplin fiskal. Pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan membuat pergantian tersebut lebih banyak menempatkan perhatian pada kesinambungan dan pelaksanaan kebijakan fiskal berikutnya. Arah kebijakan tersebut selanjutnya akan terlihat melalui pengelolaan APBN serta koordinasi pemerintah dengan DPR.
Rangkaian peristiwa selama sepekan menunjukkan agenda pemerintah bergerak pada beberapa bidang sekaligus, mulai dari pertahanan, ketertiban masyarakat, kesiapsiagaan bencana hingga pengelolaan fiskal. Kedatangan kapal induk pertama membuka tahap baru modernisasi kekuatan maritim Indonesia, sementara pembahasan regulasi sound horeg menunjukkan adanya upaya pemerintah merespons persoalan yang berkembang di masyarakat. Peningkatan anggaran kebencanaan menambah instrumen pemerintah dalam menghadapi risiko bencana, sedangkan pergantian Menteri Keuangan menjadi perubahan penting dalam struktur Kabinet Merah Putih. Suahasil kini memegang tanggung jawab mengelola fiskal pada periode ketika pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas dengan kebutuhan anggaran besar. Perkembangan dari berbagai kebijakan tersebut akan menjadi bagian penting dari agenda politik dan pemerintahan dalam beberapa bulan mendatang.






