Jakarta, 20 September 2026 – Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) mendorong optimalisasi peran petani untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Jaringan petani yang tersebar hingga tingkat desa dinilai dapat menjadi kekuatan penting dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap munculnya titik api. Keterlibatan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas langsung di sekitar kawasan rawan kebakaran juga dapat mempercepat penyampaian informasi kepada petugas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi petani, dan masyarakat. Penanganan karhutla dinilai membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena luasnya wilayah yang harus diawasi.
DPN HKTI menilai petani memiliki pengetahuan mengenai kondisi lahan dan lingkungan di wilayah tempat mereka bekerja. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengenali perubahan kondisi yang berpotensi memicu kebakaran, terutama ketika cuaca kering berlangsung dalam waktu panjang. Petani juga dapat membantu mengawasi aktivitas pembukaan maupun pengelolaan lahan agar tidak berkembang menjadi sumber kebakaran. Ketika indikasi kebakaran ditemukan, informasi dapat segera diteruskan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun petugas terkait. Mekanisme deteksi dini seperti ini diharapkan dapat mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Pelibatan petani tidak berarti seluruh proses pemadaman diserahkan kepada masyarakat. Penanganan kebakaran berskala besar tetap membutuhkan petugas terlatih, perlengkapan keselamatan, kendaraan pemadam, hingga dukungan operasi udara pada kondisi tertentu. Petani lebih diarahkan menjadi bagian dari sistem pencegahan, pemantauan, dan pelaporan di tingkat lokal. Dengan keberadaan jaringan HKTI di berbagai wilayah, koordinasi dapat dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Pendekatan tersebut diharapkan memperpendek waktu respons ketika kebakaran mulai terdeteksi.
Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan kepada kelompok petani yang berada di kawasan rawan karhutla. Dukungan dapat berupa peningkatan pengetahuan mengenai pencegahan kebakaran, sistem komunikasi, hingga koordinasi dengan petugas penanggulangan bencana. Masyarakat perlu memahami tindakan yang aman ketika menemukan titik api agar tidak menempatkan diri dalam kondisi berbahaya. Pencegahan juga dapat diperkuat dengan menjaga sumber air dan memperhatikan pengelolaan lahan pada musim kering. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran meluas.
Karhutla menjadi perhatian karena dampaknya tidak terbatas pada kawasan yang terbakar. Asap dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan masyarakat, menghambat kegiatan pendidikan, serta memengaruhi aktivitas ekonomi dan transportasi. Bagi petani, kebakaran juga dapat merusak lahan produktif dan mengganggu keberlangsungan usaha pertanian. Kondisi tersebut membuat petani memiliki kepentingan langsung dalam menjaga wilayahnya dari ancaman kebakaran. DPN HKTI karena itu mendorong agar masyarakat pertanian ditempatkan sebagai bagian aktif dalam strategi pencegahan di daerah.
Penguatan koordinasi di tingkat desa juga dinilai penting karena banyak kebakaran bermula dari titik yang relatif kecil sebelum kemudian meluas. Apabila informasi dapat diterima lebih cepat, pemerintah daerah mempunyai kesempatan lebih besar mengerahkan sumber daya sebelum api berkembang. Petani dan masyarakat dapat membantu memberikan informasi mengenai lokasi, akses menuju titik kebakaran, serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Informasi lapangan tersebut dapat membantu petugas menentukan metode penanganan yang sesuai. Namun, keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas dan pemadaman pada kondisi berbahaya harus dilakukan oleh personel yang memiliki kemampuan serta perlengkapan memadai.
DPN HKTI berharap sinergi antara petani dan pemerintah daerah dapat membentuk sistem penanganan karhutla yang lebih kuat dari tingkat paling bawah. Pencegahan, pemantauan, pelaporan cepat, dan penanganan oleh petugas menjadi rangkaian yang perlu berjalan secara terpadu. Jaringan petani dapat membantu memperluas jangkauan pengawasan tanpa menggantikan fungsi lembaga pemerintah dan petugas penanggulangan kebakaran. Pendekatan berbasis masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran untuk menjaga lahan serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dengan kolaborasi yang konsisten, risiko karhutla meluas di kawasan pertanian maupun wilayah sekitarnya diharapkan dapat ditekan.






