newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 28 Agustus 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah mengantongi nama-nama pegawai pajak yang dinilai bermasalah dan berpotensi dikenai tindakan tegas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Purbaya sebelumnya telah melakukan perombakan terhadap ribuan pegawai DJP. Sebagian pegawai yang dianggap kurang profesional atau diduga melakukan praktik tidak jujur dipindahkan ke posisi atau wilayah yang dinilai kurang strategis.
Nama Pegawai Sudah Dikantongi
Purbaya menegaskan langkah penertiban internal akan terus dilakukan. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran tidak akan dibiarkan tetap berada di posisi strategis.
Pemerintah ingin memberikan pesan bahwa setiap pegawai harus menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Penindakan juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja penerimaan negara tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif pajak.
Pegawai Nakal Bakal Disingkirkan
Dalam perombakan sebelumnya, Purbaya menyebut sejumlah pegawai yang dinilai bermasalah telah dipindahkan dari posisi strategis. Kebijakan tersebut dilakukan agar jajaran pimpinan baru dapat membentuk tim yang lebih solid sekaligus menjaga integritas organisasi.
Sebanyak 2.043 pegawai DJP tercatat mengalami pengangkatan atau pemindahan, terdiri atas 1.828 Account Representative dan 215 Penelaah Keberatan.
Purbaya juga menegaskan bahwa pegawai yang melakukan kesalahan dapat diproses sesuai ketentuan dan tidak lagi mendapat perlakuan khusus.
Bersih-Bersih Internal Berlanjut
Upaya membersihkan internal DJP menjadi perhatian Purbaya sejak awal masa jabatannya. Ia ingin kebocoran penerimaan negara akibat praktik tidak sehat dapat ditekan.
Selain penertiban pegawai, pemerintah juga menyoroti praktik yang melibatkan wajib pajak maupun pihak lain yang berpotensi merugikan negara.
Purbaya sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah pegawai pajak telah dikenai pemecatan setelah terbukti melakukan pelanggaran berat.
Kasus Pegawai Pajak Jadi Sorotan
Penertiban internal tersebut berlangsung di tengah adanya kasus hukum yang melibatkan dua pegawai DJP dalam perkara dugaan manipulasi ekspor PT Toba Pulp Lestari.
Purbaya menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta agar kasus tersebut tidak digeneralisasi terhadap seluruh pegawai pajak. Menurutnya, tindakan bermasalah tersebut merupakan ulah oknum.
Mayoritas pegawai pajak, kata Purbaya, tetap menjalankan tugas secara profesional.
Integritas Jadi Prioritas
Purbaya ingin reformasi internal Kementerian Keuangan tidak hanya berfokus pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga pada kualitas dan integritas sumber daya manusia.
Pegawai yang bekerja dengan baik akan diberikan ruang untuk berkembang, sedangkan mereka yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai aturan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.
Penerimaan Negara Digenjot
Penertiban pegawai juga berkaitan dengan target pemerintah meningkatkan penerimaan pajak. Purbaya mendorong DJP bekerja lebih efektif dalam menggali potensi penerimaan tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.
Perbaikan sistem, pengawasan internal, dan pemberantasan praktik yang merugikan negara dinilai menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah mengantongi nama pegawai pajak yang dinilai bermasalah dan siap menindak mereka sesuai ketentuan. Langkah ini menjadi bagian dari agenda bersih-bersih internal DJP untuk memperkuat integritas, meningkatkan kinerja penerimaan negara, dan menjaga kepercayaan masyarakat.
