Jakarta, 2 Oktober 2026 – Bahlil Lahadalia menyatakan untuk sementara tetap berkantor di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah mendapat tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil kini merangkap jabatan tersebut dengan posisi Menteri ESDM setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10). Menurut Bahlil, keputusan tetap menggunakan kantor Kementerian ESDM diambil sembari melihat perkembangan organisasi kementerian koordinator yang baru. Dua bidang yang berada dalam tanggung jawabnya juga dinilai memiliki keterkaitan erat.
Bahlil menjelaskan sebagian besar agenda hilirisasi berkaitan langsung dengan sektor yang berada di bawah Kementerian ESDM. Ia menyebut sekitar 90 persen dari investasi hilirisasi berada di sektor ESDM, sehingga aktivitas koordinasi memiliki irisan yang kuat dengan kementerian yang masih dipimpinnya. Transisi energi juga selama ini menjadi bagian dari agenda sektor energi nasional. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Bahlil untuk belum memindahkan aktivitas kantornya ke lokasi lain.
Penunjukan Bahlil membuatnya memegang dua tanggung jawab sekaligus dalam Kabinet Merah Putih. Sebagai Menteri ESDM, ia tetap menangani urusan teknis di sektor energi dan sumber daya mineral. Sementara sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, tugasnya lebih diarahkan pada koordinasi kementerian dan lembaga yang terkait dengan dua agenda tersebut. Bahlil menegaskan fungsi kementerian koordinator berbeda dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang menjalankan fungsi sebagai kementerian teknis.
Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program hilirisasi sumber daya alam sekaligus transformasi menuju energi yang lebih bersih. Pemerintah menempatkan kedua agenda tersebut dalam satu jalur koordinasi agar pelaksanaannya tidak berjalan secara parsial. Bahlil mengatakan dinamika geopolitik dan ekonomi dunia turut menjadi pertimbangan penting, terutama ketika kebutuhan terhadap energi bersih terus meningkat. Agenda transisi energi Indonesia juga berkaitan dengan komitmen global dalam Persetujuan Paris.
Posisi baru tersebut sekaligus membuat Bahlil menjadi koordinator bagi sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan hilirisasi maupun transisi energi. Pemerintah berharap koordinasi yang lebih terpusat dapat mempercepat pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai hambatan dalam pelaksanaan proyek. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM termasuk dalam lingkup koordinasi kementerian baru tersebut. Pembagian kewenangan antara fungsi koordinasi dan fungsi teknis menjadi salah satu aspek yang akan menentukan pola kerja kelembagaan ke depan.
Sementara itu, Bahlil belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan adanya Menteri ESDM definitif lain pada masa mendatang. Ia menyatakan hanya menjalankan penugasan sebagaimana tercantum dalam keputusan presiden dan tidak ingin memberikan jawaban yang melampaui kewenangannya. Menurutnya, keputusan mengenai susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Untuk saat ini, mandat yang diterimanya adalah menjalankan tugas sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.
Dengan skema tersebut, teka-teki mengenai lokasi kerja Bahlil setidaknya telah terjawab untuk sementara. Kementerian ESDM masih menjadi tempat Bahlil menjalankan aktivitasnya sembari organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi berkembang. Pemerintah selanjutnya akan menghadapi kebutuhan untuk memperjelas struktur kelembagaan dan pola koordinasi kementerian baru agar agenda hilirisasi serta transisi energi dapat berjalan efektif. Fokus utama Bahlil adalah mempercepat eksekusi program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah di kedua bidang tersebut.





