newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 12 November 2026 – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai penerima akhir atau end user dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Listyo diduga tidak hanya menerima laporan hasil penyadapan, tetapi juga memberikan perintah serta menentukan sejumlah pihak yang menjadi target pemantauan. Perintah tersebut disebut disampaikan melalui komunikasi langsung maupun aplikasi WhatsApp kepada pejabat yang menangani kegiatan monitoring di lingkungan Polri. Pengungkapan ini menjadi perkembangan penting dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan fasilitas penyadapan di luar prosedur hukum.
Dalam penjelasannya kepada anggota Komisi III DPR, Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga berperan sebagai pihak yang menentukan sasaran penyadapan ketika masih menjabat sebagai Kapolri. Perintah tersebut diduga disampaikan kepada sejumlah pejabat kepolisian yang memiliki akses terhadap sistem monitoring dan perangkat penyadapan. Setelah kegiatan dilakukan, hasil rekaman maupun laporan analisis disebut diteruskan secara berjenjang hingga sampai kepada Listyo sebagai penerima terakhir. Penyidik mendalami dugaan bahwa mekanisme tersebut berlangsung tanpa surat permohonan resmi dari penyidik maupun dokumen perkara yang menjadi dasar pelaksanaan penyadapan. Dugaan keterlibatan Listyo sebagai pemberi perintah dan penerima hasil menjadi salah satu unsur yang sedang diperiksa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing tersangka.
Selain Listyo Sigit, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi yang diduga memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan penyadapan. Slamet Uliandi, yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, diduga memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil pemantauan. Sementara itu, Eko Hadi Santoso disebut menerima perintah terhadap target tertentu dan memberikan persetujuan melalui komunikasi elektronik tanpa kelengkapan administrasi penyidikan. Adapun Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada operator, menerima laporan hasil penyadapan, serta memberikan instruksi terkait penghapusan sejumlah data elektronik.
Kapolri juga memaparkan dugaan penggunaan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi dalam pelaksanaan kegiatan penyadapan. Melalui mekanisme tersebut, nomor telepon yang menjadi sasaran diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana prosedur resmi. Petugas kemudian diduga melakukan pemantauan komunikasi, mengekspor hasil rekaman, dan mengubahnya menjadi transkrip untuk disampaikan kepada pejabat yang memberikan perintah. Dalam proses penyidikan, polisi turut menemukan indikasi penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan perangkat pendukung lainnya pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak elektronik yang diperlukan untuk mengungkap rangkaian kegiatan penyadapan.
Sasaran penyadapan yang sedang diselidiki disebut tidak hanya mencakup Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintah, tokoh politik, anggota DPR, serta pihak dari kementerian dan lembaga negara. Kapolri menyampaikan bahwa daftar target turut mencakup gubernur, pejabat kepolisian, unsur kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa. Namun, Suyudi menegaskan bahwa keberadaan seseorang dalam daftar sasaran tidak dapat diartikan sebagai bukti keterlibatan pihak tersebut dalam tindak pidana. Penyidik masih menelusuri alasan penentuan target, pihak yang memberikan perintah, serta tujuan penggunaan informasi yang diperoleh melalui penyadapan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah kegiatan dilakukan demi kepentingan penyidikan yang sah atau justru merupakan penyalahgunaan kewenangan di luar ketentuan hukum.
Dalam pengembangan perkara, Bareskrim telah melakukan sejumlah tindakan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, penggeledahan, serta penyitaan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan. Polisi melaporkan telah mengamankan 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat perangkat komputer atau laptop, satu modem, serta sejumlah dokumen dan catatan elektronik. Listyo Sigit disebut telah ditangkap dan ditahan pada 4 November 2026, sedangkan penggeledahan kediamannya dilakukan sehari kemudian. Para tersangka dijerat menggunakan ketentuan mengenai penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta dugaan penghilangan data elektronik berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski telah berstatus tersangka, seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak atas pembelaan dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo juga memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar. Kapolri Suyudi menjelaskan bahwa kepolisian telah melakukan penyelidikan terpisah untuk mendalami dugaan tersebut, termasuk menelusuri tujuan penyadapan dan kemungkinan adanya perintah yang berkaitan dengan upaya melawan pemerintahan yang sah. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak belum cukup untuk langsung menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar. Pembuktian terhadap dugaan tersebut membutuhkan pemeriksaan tambahan mengenai tujuan, tindakan, serta keterlibatan pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian kegiatan tersebut. Komisi III DPR menyatakan akan terus mengawasi proses penanganan perkara agar penyidikan berlangsung transparan dan sesuai ketentuan hukum. Pengungkapan peran Listyo Sigit sebagai pihak yang diduga menerima hasil akhir penyadapan menjadi bagian penting dalam penelusuran tanggung jawab para tersangka sekaligus upaya memastikan penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara tetap berada dalam batas kewenangan yang sah.
