Jakarta, 16 November 2026 – Kepolisian Republik Indonesia menunjuk Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua majelis dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa persidangan merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran serius. Penanganan perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam mengakses sistem pemantauan elektronik. Polri menegaskan bahwa proses pemeriksaan akan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
Dalam pelaksanaan sidang, Hendro Pandowo akan didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, tiga anggota majelis lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Susunan majelis tersebut disiapkan untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan Eko Hadi ketika menjalankan tugas di lingkungan Bareskrim Polri. Pemeriksaan akan berfokus pada dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, pelanggaran prosedur, serta permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Seluruh tahapan persidangan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab etik yang bersangkutan berdasarkan bukti dan keterangan yang diperiksa.
Dugaan pelanggaran yang menjerat Eko Hadi berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Menurut penjelasan kepolisian, dugaan tindakan tersebut terjadi ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas pada bagian yang sama. Perkara ini menjadi sorotan karena sistem pemantauan elektronik seharusnya digunakan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. Penyalahgunaan akses terhadap sistem tersebut berpotensi melanggar ketentuan internal kepolisian sekaligus menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan informasi. Dalam sidang etik, majelis akan menilai tindakan yang dipersangkakan berdasarkan ketentuan disiplin dan kode etik profesi Polri.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Kasus ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih luas mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penanganan kasus dilakukan melalui proses pidana dan pemeriksaan etik yang memiliki mekanisme serta konsekuensi berbeda. Oleh karena itu, hasil persidangan KKEP akan menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban Eko Hadi sebagai anggota kepolisian.
Sidang etik yang akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo menjadi langkah lanjutan Polri dalam menangani dugaan pelanggaran serius di lingkungan internal institusi. Kepolisian menyatakan komitmennya untuk menjalankan proses pemeriksaan secara transparan dan sesuai prosedur tanpa mengabaikan hak pihak yang diperiksa. Keputusan majelis nantinya akan menentukan bentuk sanksi etik apabila pelanggaran yang dipersangkakan terbukti dalam persidangan. Di sisi lain, proses hukum pidana tetap berjalan berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan sidang pada 17 November 2026 akan menjadi perhatian karena hasilnya dapat memberikan gambaran mengenai langkah Polri dalam menegakkan disiplin, menjaga integritas institusi, dan mempertanggungjawabkan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat kepolisian.







