Bekasi, 21 November 2026 – Warga Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, masih menunggu pemulihan akses jalan dan aliran listrik setelah persoalan yang mereka hadapi mendapat perhatian pemerintah daerah. Kunjungan Bupati Bekasi ke kawasan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari akibat terputusnya fasilitas dasar. Persoalan tersebut berkaitan dengan sengketa lahan antara warga yang memilih mempertahankan tempat tinggal mereka dan pihak pengembang kawasan industri. Sejumlah warga sebelumnya mengeluhkan terbatasnya akses menuju permukiman serta tidak tersedianya jaringan listrik yang dapat digunakan secara normal. Kondisi tersebut membuat kebutuhan rumah tangga menjadi lebih sulit dipenuhi, terutama pada malam hari ketika penerangan sangat dibutuhkan. Masyarakat berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada kunjungan lapangan, tetapi dilanjutkan dengan tindakan nyata yang dapat segera memperbaiki kondisi lingkungan mereka.
Perselisihan di Kampung Nambo bermula dari proses pembebasan lahan untuk kepentingan pengembangan kawasan industri di wilayah Serang Baru. Sebagian pemilik tanah telah menyetujui penjualan lahan dan meninggalkan kawasan tersebut, sementara sejumlah warga lainnya memilih bertahan karena belum mencapai kesepakatan dengan pihak pengembang. Perbedaan keputusan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat proses pengembangan kawasan menghadapi persoalan di lapangan. Warga yang masih tinggal mengaku mengalami kesulitan setelah akses jalan lingkungan dan jaringan listrik tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagaimana sebelumnya. Terbatasnya jalur keluar masuk permukiman turut memengaruhi mobilitas masyarakat untuk bekerja, berbelanja, maupun memenuhi kebutuhan mendesak. Selain itu, ketiadaan listrik menyebabkan aktivitas rumah tangga harus disesuaikan dengan kondisi yang tersedia. Warga menilai pemulihan kedua fasilitas tersebut merupakan kebutuhan mendesak yang tidak seharusnya bergantung pada tercapainya kesepakatan penjualan tanah.
Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya telah mempertemukan perwakilan pengembang dengan sejumlah pihak terkait untuk membahas penyelesaian persoalan tersebut. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meminta agar akses jalan dan listrik bagi warga segera dipulihkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dalam pembahasan tersebut, pihak pengembang menyampaikan kesediaan untuk menyediakan kembali akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda dua serta memperbaiki jaringan listrik. Namun, warga masih menantikan pelaksanaan komitmen tersebut secara langsung di lingkungan tempat tinggal mereka. Proses pemulihan membutuhkan kejelasan mengenai waktu pengerjaan, pihak yang bertanggung jawab, serta bentuk fasilitas yang nantinya disediakan. Pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pengawasan agar kesepakatan yang telah dibahas tidak berhenti pada pernyataan tanpa pelaksanaan. Bagi masyarakat yang terdampak, kepastian mengenai pemulihan fasilitas menjadi hal utama sebelum pembicaraan mengenai persoalan lahan dilanjutkan.
Selain persoalan fasilitas dasar, sengketa lahan di Kampung Nambo masih membutuhkan penyelesaian yang dapat diterima oleh warga dan pihak pengembang. Perusahaan sebelumnya menawarkan pembelian tanah dengan nilai Rp1 juta per meter persegi serta alternatif tanah pengganti di lokasi lain dengan luas yang setara. Namun, tidak semua warga bersedia menerima tawaran tersebut karena sebagian masih ingin mempertahankan rumah dan tanah yang telah mereka tempati. Perbedaan kepentingan ini membuat proses musyawarah perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan terhadap salah satu pihak. Pihak pengembang juga sempat mengaitkan pemulihan akses dengan harapan agar laporan warga kepada kepolisian dicabut. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena hak memperoleh fasilitas dasar dan hak menempuh jalur hukum merupakan dua hal yang perlu diperlakukan secara terpisah. Penyelesaian sengketa diharapkan tetap mengutamakan kesepakatan sukarela, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat yang memilih bertahan.
Warga Kampung Nambo berharap kunjungan Bupati Bekasi dapat mempercepat langkah konkret untuk mengembalikan kondisi lingkungan mereka seperti sebelumnya. Pemulihan akses jalan menjadi penting agar kendaraan dapat keluar masuk kawasan dengan aman, termasuk apabila terjadi keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan segera. Sementara itu, tersedianya aliran listrik diperlukan untuk mendukung penerangan, penyimpanan bahan makanan, komunikasi, dan berbagai aktivitas rumah tangga lainnya. Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pihak pengembang dan instansi terkait untuk memastikan seluruh kebutuhan tersebut dapat ditangani. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan juga diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan. Di sisi lain, proses penyelesaian sengketa lahan tetap harus berlangsung melalui mekanisme hukum dan musyawarah tanpa mengabaikan hak masing-masing pihak. Bagi warga yang masih bertahan, pulihnya akses jalan dan listrik menjadi langkah awal yang paling dinantikan untuk mengembalikan rasa aman dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.






