newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 November 2026 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung pada Minggu (8/11/2026) tersebut membahas sejumlah persoalan nasional, termasuk upaya mengatasi kebocoran keuangan negara. Tito menjelaskan bahwa Presiden memberikan gambaran mengenai situasi terkini yang sedang dihadapi pemerintah. Selain membicarakan berbagai tantangan nasional, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi antara kepala negara dan para mantan pemimpin kepolisian. Tito menyampaikan penjelasan itu kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tito mengatakan dirinya menghadiri pertemuan tersebut setelah menerima undangan dari Presiden Prabowo dan Ketua Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri). Sebagai mantan Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tito turut bergabung bersama sembilan mantan pimpinan kepolisian lainnya. Menurutnya, salah satu pokok pembicaraan adalah kondisi negara dan persoalan kebocoran yang masih menjadi perhatian pemerintah. Presiden disebut memberikan penjelasan mengenai tantangan tersebut serta langkah-langkah yang tengah dijalankan untuk mengatasinya. Meski demikian, Tito tidak menguraikan secara terperinci sektor maupun nilai kebocoran keuangan negara yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan bahwa PP Polri memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Dukungan tersebut terutama berkaitan dengan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kebocoran keuangan negara. Menurut Tito, para purnawirawan kepolisian memiliki perhatian terhadap keberhasilan pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Ia menyebut mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri sebagai pihak yang lebih berwenang menjelaskan sikap organisasi PP Polri secara menyeluruh. Tito menegaskan bahwa pertemuan tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
Pertemuan di Hambalang dihadiri 10 mantan Kapolri dari berbagai periode kepemimpinan. Mereka adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga hadir dalam agenda tersebut bersama sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa pertemuan melibatkan sejumlah pejabat yang memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan, pertahanan, dan keamanan nasional.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Meski demikian, Tito tidak memberikan keterangan bahwa perkara penyadapan menjadi agenda khusus yang dibahas dalam pertemuan di Hambalang. Ia lebih menekankan penjelasan Presiden mengenai kondisi negara dan dukungan PP Polri terhadap kebijakan pemerintah. Ketika ditanya mengenai tidak hadirnya mantan Kapolri Idham Azis, Tito mengaku tidak mengetahui alasan ketidakhadiran tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa dirinya memenuhi undangan yang diterima dan tidak memiliki informasi mengenai undangan ataupun keputusan kehadiran mantan Kapolri lainnya.
Sementara itu, Sekretariat Presiden menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan kesempatan bagi Prabowo untuk bertukar pandangan dengan tokoh-tokoh yang pernah memimpin institusi kepolisian. Para mantan Kapolri memiliki pengalaman menghadapi berbagai persoalan keamanan, penegakan hukum, dan dinamika pemerintahan pada masa jabatan masing-masing. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami tantangan nasional yang terus berkembang. Pertemuan lintas generasi kepemimpinan juga dinilai penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan para tokoh yang pernah mengemban tanggung jawab strategis. Namun, belum ada pengumuman mengenai keputusan atau kebijakan baru yang secara khusus dihasilkan dari pertemuan tersebut.
Penjelasan Tito Karnavian memberikan gambaran mengenai arah pembicaraan Presiden Prabowo bersama 10 mantan Kapolri di Hambalang. Persoalan kebocoran keuangan negara menjadi salah satu perhatian utama karena berkaitan dengan efektivitas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program pemerintah. Dukungan PP Polri terhadap agenda kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian dari pesan yang disampaikan seusai pertemuan. Pemerintah diharapkan dapat menerjemahkan komitmen pencegahan kebocoran keuangan negara melalui pengawasan yang efektif, transparansi, dan penegakan hukum sesuai ketentuan. Pertemuan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya komunikasi antara kepala negara dan para mantan pemimpin institusi keamanan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.
