newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 2 September 2026 – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Kalimantan. Kondisi tersebut dinilai tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan karena dampaknya telah menyentuh kesehatan, keselamatan, kegiatan pendidikan, transportasi, hingga perekonomian masyarakat. Kabut asap yang muncul dari kawasan terbakar juga telah menurunkan kualitas udara di sejumlah daerah dan mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Daniel menilai masyarakat terdampak tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan tersebut sendirian sementara kebakaran terus meluas. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diminta mengerahkan sumber daya secara maksimal untuk memadamkan titik api dan mencegah munculnya kebakaran baru. Penanganan juga perlu mempertimbangkan dampak kesehatan masyarakat yang terpapar asap dalam waktu panjang. Menurutnya, kondisi yang semakin serius membutuhkan kehadiran negara secara maksimal agar dampak karhutla tidak berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang lebih luas.
Daniel menyoroti Kalimantan yang dikenal memiliki kawasan hutan sangat luas dan berperan penting terhadap keseimbangan lingkungan. Namun, masyarakat di sejumlah wilayah pulau tersebut kini harus menghadapi udara yang tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi menjadi semakin mengkhawatirkan karena musim kering membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar sehingga api dapat menyebar dalam waktu relatif cepat. Asap dari kebakaran kemudian bertahan di atmosfer dan dapat terbawa angin menuju daerah yang berada jauh dari titik api. Masyarakat yang tidak tinggal berdekatan dengan kawasan terbakar pun akhirnya dapat mengalami penurunan kualitas udara. Situasi tersebut membuat penanganan karhutla tidak cukup dilakukan hanya dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan. Pemerintah juga perlu memperkuat pencegahan, pemantauan titik panas, patroli lapangan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
Data penanganan karhutla menunjukkan titik panas masih ditemukan dalam jumlah besar di sejumlah wilayah Kalimantan selama Agustus 2026. Di Kalimantan Tengah tercatat ribuan titik panas, sementara kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan Barat dan sejumlah provinsi lainnya. Kebakaran telah menyebabkan kualitas udara menurun hingga mencapai kategori yang berbahaya di beberapa daerah. Jarak pandang juga sempat berkurang sehingga aktivitas transportasi dan kegiatan masyarakat ikut terdampak. Sekolah di sejumlah wilayah harus menyesuaikan kegiatan belajar karena anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan asap. Kondisi tersebut menunjukkan dampak karhutla telah melampaui kawasan hutan yang terbakar dan masuk langsung ke ruang kehidupan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta menggunakan indikator kesehatan, kualitas udara, dan gangguan aktivitas publik sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan skala penanganan.
Dampak kesehatan menjadi salah satu persoalan yang paling mendapat perhatian karena partikel halus dari asap dapat terhirup dan masuk ke saluran pernapasan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan menjadi kelompok yang membutuhkan perlindungan lebih besar selama kabut asap berlangsung. Pemerintah daerah perlu memastikan puskesmas dan rumah sakit memiliki persediaan obat, tenaga kesehatan, serta fasilitas yang cukup apabila jumlah pasien mengalami peningkatan. Distribusi masker kepada masyarakat juga perlu dilakukan terutama pada wilayah dengan kualitas udara yang telah masuk kategori tidak sehat atau berbahaya. Aktivitas luar ruangan dapat dikurangi apabila konsentrasi polutan berada pada tingkat yang berisiko terhadap kesehatan. Sekolah dan tempat kerja juga membutuhkan panduan yang jelas agar dapat menentukan kapan kegiatan perlu disesuaikan berdasarkan kondisi udara. Penanganan kesehatan harus berjalan bersamaan dengan pemadaman karena masyarakat tetap terpapar selama asap belum benar-benar berkurang.
Daniel juga mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional apabila kondisi dan dampaknya terus berkembang. Menurutnya, skala persoalan perlu dilihat secara menyeluruh karena kabut asap tidak lagi hanya memengaruhi satu daerah. Penetapan status tertentu dapat dipertimbangkan berdasarkan luas wilayah terdampak, jumlah masyarakat yang terpapar, kemampuan pemerintah daerah menangani situasi, serta kebutuhan mobilisasi sumber daya tambahan. Namun, keputusan tersebut tetap membutuhkan kajian pemerintah berdasarkan indikator kebencanaan dan kondisi aktual di lapangan. Terlepas dari status yang nantinya dipilih, koordinasi nasional dinilai harus tetap diperkuat agar penanganan tidak terfragmentasi berdasarkan batas administratif. Api dan asap dapat bergerak melintasi kabupaten bahkan provinsi sehingga operasi pemadaman membutuhkan strategi yang terintegrasi. Pemerintah pusat juga dapat membantu daerah yang memiliki keterbatasan personel maupun peralatan untuk menghadapi kebakaran dalam skala besar.
Kabut asap dari kebakaran di Kalimantan juga menjadi perhatian karena dampaknya dilaporkan mencapai sejumlah negara tetangga. Pergerakan angin dapat membawa partikel asap melintasi batas negara dan menyebabkan penurunan kualitas udara di kawasan lain di Asia Tenggara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan lintas batas sekaligus memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara yang terdampak. Pemerintah perlu menunjukkan langkah penanganan yang terukur agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan sebaran asap tidak semakin luas. Koordinasi regional dapat dilakukan apabila diperlukan, tetapi fokus utama tetap berada pada pemadaman titik api dan pencegahan kebakaran baru dari sumbernya. Pengalaman karhutla pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kabut asap dapat bertahan lama apabila kebakaran terjadi pada lahan gambut dan masuk ke lapisan bawah permukaan. Karena itu, operasi pemadaman harus memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali muncul setelah kondisi permukaan terlihat aman.
Kondisi iklim turut memperbesar risiko karhutla pada tahun ini. Pemantauan pada Agustus menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, sementara kondisi El Niño yang kuat turut membuat sejumlah kawasan mengalami periode kering. Curah hujan yang rendah membuat vegetasi kehilangan kelembapan dan lebih mudah terbakar ketika terkena sumber api. Lahan gambut memiliki risiko lebih besar karena material organik yang kering dapat menyimpan bara di bawah permukaan dan membuat kebakaran sulit dipadamkan. Pemerintah perlu menggunakan informasi cuaca dan iklim untuk menentukan wilayah yang harus mendapatkan patroli lebih intensif. Teknologi satelit juga dapat digunakan untuk mendeteksi titik panas sehingga petugas dapat bergerak sebelum api berkembang menjadi kebakaran luas. Respons pada tahap awal jauh lebih efektif dibandingkan menunggu kebakaran membesar dan membutuhkan operasi pemadaman dalam skala besar.
Selain faktor cuaca, penyebab kebakaran tetap harus diselidiki secara serius untuk memastikan tidak terdapat aktivitas manusia yang sengaja membuka lahan menggunakan api. DPR sebelumnya juga meminta Kementerian Kehutanan menelusuri kemungkinan adanya unsur kesengajaan di balik sejumlah kejadian karhutla. Setiap perusahaan maupun individu yang terbukti melakukan pembakaran harus diproses sesuai aturan agar memberikan efek pencegahan. Penegakan hukum menjadi penting karena kebakaran yang berulang setiap tahun menunjukkan pencegahan belum sepenuhnya efektif. Pemeriksaan tidak hanya perlu dilakukan setelah kebakaran besar terjadi, tetapi juga melalui pengawasan terhadap kawasan yang memiliki riwayat kebakaran tinggi. Konsesi perusahaan, perkebunan, lahan masyarakat, dan kawasan hutan dapat dipantau menggunakan kombinasi patroli lapangan dan teknologi satelit. Dengan mengetahui sumber api sejak awal, pemerintah dapat menentukan apakah kejadian berasal dari faktor alam, kelalaian, atau tindakan yang disengaja.
Upaya pencegahan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Warga dapat menjadi pihak pertama yang mengetahui munculnya asap atau api sebelum informasi tersebut terdeteksi melalui sistem pemantauan. Kelompok masyarakat peduli api perlu diperkuat dengan pelatihan, peralatan dasar, serta jalur komunikasi yang memungkinkan laporan segera diteruskan kepada petugas. Namun, masyarakat tidak seharusnya menghadapi kebakaran besar menggunakan perlengkapan terbatas karena kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan mereka. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menyediakan personel profesional dan peralatan yang sesuai dengan tingkat risiko. Edukasi mengenai pembukaan lahan tanpa membakar juga perlu terus dilakukan terutama pada kawasan yang masih menggunakan metode tradisional. Alternatif yang diberikan harus realistis dan terjangkau sehingga masyarakat memiliki pilihan selain menggunakan api untuk membersihkan lahan.
Pemulihan lingkungan setelah kebakaran juga perlu dipersiapkan meskipun operasi pemadaman masih berlangsung. Kawasan yang terbakar kehilangan vegetasi dan dapat menjadi semakin rentan terhadap erosi maupun kebakaran berikutnya apabila dibiarkan tanpa penanganan. Pada lahan gambut, pemulihan tata air menjadi penting untuk menjaga kelembapan sehingga material organik tidak mudah kembali terbakar ketika musim kering berikutnya datang. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kanal, sekat air, embung, dan fasilitas lain yang digunakan untuk menjaga kondisi gambut. Rehabilitasi vegetasi juga perlu disesuaikan dengan karakter ekosistem agar tanaman yang digunakan mampu bertahan dan membantu memulihkan fungsi kawasan. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap area terdampak harus menjalankan kewajiban pemulihan sesuai ketentuan. Program tersebut membutuhkan pengawasan dalam jangka panjang karena pemulihan hutan dan gambut tidak dapat diselesaikan hanya dalam beberapa bulan.
DPR menilai karhutla harus ditangani sebagai persoalan yang menyentuh lingkungan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan keselamatan masyarakat secara bersamaan. Pemerintah diminta memastikan operasi pemadaman berjalan maksimal sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sudah terdampak kabut asap. Pengawasan terhadap titik panas perlu terus dilakukan selama kondisi kering masih berlangsung karena api baru dapat muncul meskipun kebakaran di lokasi sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan juga harus dilakukan secara konsisten agar kejadian yang sama tidak terus berulang setiap musim kemarau. Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjaga komunikasi dengan masyarakat mengenai kualitas udara, wilayah rawan, dan langkah perlindungan yang harus dilakukan. Informasi yang cepat dan akurat dapat membantu warga mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci karena dampak asap tidak mengikuti batas administratif dan dapat menyebar menuju wilayah yang jauh dari lokasi kebakaran.
Daniel menegaskan kondisi karhutla saat ini membutuhkan respons yang sebanding dengan besarnya dampak yang dirasakan masyarakat. Pencegahan perlu diperkuat agar titik api tidak berkembang, sementara kebakaran yang sudah terjadi harus dipadamkan sampai tidak menyisakan bara yang dapat kembali menyala. Pemerintah juga perlu memastikan warga memperoleh perlindungan kesehatan selama kualitas udara belum kembali normal. Jika kabut asap terus meluas, dampaknya dapat semakin besar terhadap sekolah, transportasi, kegiatan ekonomi, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ancaman asap lintas batas juga membuat pengendalian karhutla menjadi bagian dari tanggung jawab Indonesia terhadap lingkungan kawasan. Evaluasi terhadap penyebab kebakaran harus dilakukan untuk menentukan langkah pencegahan yang lebih efektif pada musim berikutnya. DPR berharap seluruh sumber daya pemerintah dapat digunakan secara terkoordinasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban kabut asap. Penanganan yang cepat dan konsisten diharapkan mampu menghentikan perluasan kebakaran sekaligus memulihkan kualitas udara di wilayah yang saat ini terdampak.
